JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Junaidi Elvis menyatakan, kenaikan harga gas untuk industri di Jakarta bakal berdampak negatif bagi iklim usaha."Hal itu bisa melemahkan daya saing karena harga produksi otomatis juga naik," kata Junaidi di Jakarta, Jumat (25/5).
Menurut Junaidi, kenaikan harga hingga 49% itu bukan angka yang rendah. Dia pun mengkritik pemerintah yang lebih mengutamakan ekspor gas dari pada mencukupi kebutuhan dalam negeri. Dia pun mencontohkan, bahan bakar gas (BBG) dalam bentuk CNG untuk angkutan umum, khususnya busway, telah menyebabkan upaya mewujudkan jaringan transportasi umum massal yang aman, nyaman, murah, terjangkau, dan manusiawi di Jakarta terganggu. "Sudah lama BLU Transjakarta Busway mengeluh kekurangan BBG, tapi sampai sekarang belum juga teratasi," kata Junaidi lagi.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Re-forminer Institute Pri Agung Rakh-manto menyatakan, kenaikan harga gas untuk industri tersebut harus ditinjau. Sebab, kata dia, yang berhak menentukan harga gas adalah pemerintah, juga kenaikannya haruslah yang wajar. "Pasti perlu dirundingkan dan dibicarakan dengan pihak-pihak yang terkait," kata Pri belum lama ini.
Mulai 1 Mei lalu, PT PGN Tbk menaikkan harga jual gas ke pelanggan industri di Banten, Jabar, dan DKI Jakarta sebesar 49* dari semula USS 6,8 menjadi USS 10,13 per juta British thermal\ unit (mmbtu). Sekretaris Perusahaan PGN, Heri Yusup mengatakan, kenaikan harga tersebut dikarenakan harga pembelian gas PGN ke kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga mengala-mi peningkatan sejak 1 April 2012.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tadjudin Noer Said pun mengingatkan, keputusan PGN tersebut melanggar UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), (ban)
0 komentar:
Posting Komentar